Desa 2.0 merupakan program untuk mengurangi kesenjangan akses informasi antara desa dan kota. Program ini memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa untuk melek internet, termasuk memanfaatkannya secara produktif dan kreatif. Internet menjadi media untuk mengarusutamakan isu-isu perdesaaan sehingga mampu memengaruhi penentuan kebijakan publik.

Program Desa 2.0 lahir pada 2011 dipelopori oleh Yossy Suparyo, Yana Noviadi, Pri Anthon Subardio, Agung Budi Satrio, Irman Meilandi, dan Sungging Septivianto. Program ini memberikan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola isu perdesaan melalui website desa dan media sosial. Lalu lahirlah, Gerakan Desa Membangun (GDM) sebagai lingkar belajar antardesa yang menerapkan prinsip desa 2.0.

Gerakan ini terus mendapat dukungan publik, khususnya saat GDM mengadvokasi regulasi baru tentang desa. Lewat aksi Parlemen 2.0, GDM banyak memberi masukan ada Pansus RUU Desa tentang sejumlah materi yang seyogyanya masuk dalam RUU.

Ada penguatan desa melalui pengakuan hak tradisional dan asal-usul, pemberian kewenangan dan anggaran pada desa, keterbukaan informasi pembangunan desa, dan lainnya.

Para pengamat berpendapat Parlemen 2.0 memberi menunjukkan model gerakan sosial baru dimana masyarakat akar rumput mampu mengomunikasikan gagasannya langsung ada ke parlemen melalui media internet. Kemampuan komunikasi itu menjadi penentu masuknya gagasan akar rumput dalam ruang-ruang perdebatan anggota parlemen.

Pengalaman di atas menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat alat perubahan sosial. Selain teknologi, parlemen 2.0 menunjukkan kerja kolaborasi anggota parlemen dan organisasi akar rumput untuk menghasikan produk kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hasil dari kolaborasi itu adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.