Asas menurut KBBI ; 1. Dasar ( sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); pada-nya, saya setujudengan pendapat Saudara; 2. Dasar cita- cita (perkumpilan atau organisasi): sebelum masuk organisasi , kita harus tahu dan tujuannya;3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar- kemanusiaan.

Rekognisi menurut KBBI ; rekognisi/re-kog-ni-si/n ; 1. Hal atau keadaan yang diakui; pengakuan; 2.pengenalan; 3. Penghargaan.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang undang.

Berdasarkan Pasal 103 UU Desa hak asal usul meliputi; Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UU Desa dinyatakan bahwa asas pengaturan undang undang ini adalah:
Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
Pelestarian nilai sosial budaya desa adat.
Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat.
Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Ada
Penjelasan Umum UU Desa dinyatakan bahwa asas pengaturan undang undang ini adalah: a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. Kegotong royongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian;j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan.
Pengaturan desa dalam UU Desa menciptakan posisi baru dan relasi baru antara negara dengan warga negara, dimana negara melalui UU Desa telah melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap eksistensi desa.
Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tata negara Indonesia, sekaligus relasi antara negara, desa dan warga Negara merupakan jantung persoalan UU Desa. Paradigma yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa yaitu rekognisi dan subsidaritas. Rekognisi terhadap Desa yang dilembagakan dalam UU Desa bersifat kontekstual, konstitusional, dan merupakan hasil negosiasi politik yang panjang antara Pemerintah, DPR, DPD, dan Desa. Sesuai amanat konstitusi maka kita semua wajib melakukan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Eksistensi Desa dalam hal ini mencakup hak asal usul wilayah, pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal, lembaga lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan masyarakat, prakarsa desa, maupun kekayaan desa. Subsidaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. (pdf.dive.com/masalah- masalah hukum,jilid 45 no 1, januari 2016/by;amaliadiamantina.undip@gmail.com)
Simpulan. Asas rekognisi di dalam UU Desa. merupakan dasar pengakuan terhadap hak asal usul desa; berupa adat desa, daerah desa, batas wilayah desa, peraturan desa, aset desa, dan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi desa.