A. Pengertian Musyawarah
Musyawarah berasal dari kata Syawara yg nerasal dari bahasa Arab artinya berunding, urun rembug, mengatakan dan mengajukan sesuatu. Kata Musyawarah menurut bahasa (berunding & berembug). Menurut istilah artinya perundingan bersama antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yg terbaik.
B. Dasar Pemikiran Musyawarah Desa
Mustawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yg berbasis desa. Misalnya yg ada di desa yaitu rapat desa (rembug desa). Dalam tradisi rapat desa, selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga, sehingga sedikit terjadi konflik masyarakat.
C. Beberapa Pelaksanaan Musyawarah Desa di beberapa tempat :
1. Kerapatan adat Nagari (sumbar)
2. Saniri (Maluku)
3. Gawe Rapah (Lombok)
4. Kombongan (Toraja)
5. Paruman (Bali)
Tujuannya untuk membuka kebekuan atau kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melihat sebuah persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang.
D. Prinsip-prinsip dalam Musyawarah Desa
1. Partisipatif, yaitu keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan strategis desa.
2. Demokratis, yaitu setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dari proses pengambilan keputusan musyawarah desa.
3. Transparan, yaitu proses musyawarah desa berlangsung sebagai kegiatan yg berlangsung demi kepentingan masyarakat desa.
4. Akuntabel, yaitu dalam setiap tahapan kegiatan musyawarah desa yg dilaksanakan harus dikelola secara benar dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan baik secara moral, teknis, administratif, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yg berlaku atau yg di sepakati bersama oleh masyarakat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
E. Karakteristik Musyawarah Desa
1. Sebagai wadah demokrasi Asosiatif
Seluruh elemen desa merupakan asosiasi yg brdasar kpd asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong.
2. Sbagai wadah demokrasi Inklusif (semua)
Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, suku, golongan, aliran, klmpk, maupun kelas duduk bersama dalam pembahasan hal” strategis di desa.
3. Wadah demokrasi Deliberatif
Menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama.
4. Fungsi Demokrasi Protektif
Dapat menyeimbangkan kedudukan desa dari intervensi negara, modal, atau pihak lain yg merugikan desa dan masyarakat.
F. Manfaat Musyawarah Desa
1. Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide).
2. Masalah dapat segera terpecahkan.
3. Keputusan yg diambil memiliki nilai keadilan.
4. Hasil keputusan yg diambil dapat menguntungkan smua pihak.
5. Dapat menyatukan pendapat yg berbeda.
6. Adanya kebersamaan.
7. Dapat mengambil kesimpulan yg benar.
G. Regulasi Desa
Desa demokratis berakar pada asas musyawarah asas partisipasi dan asas kesetaraan. Demi mendapatkan regulasi desa yg efektif, perlu dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes), sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa.
Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yg bersifat strategis, terkait tentang penataan desa, perencanaan, pembentukan BUM desa, dll.
Menurut pasal 69 UU Desa, Regulasi Desa meliputi :
1. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yg ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama BPD.
2. Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yg ditetapkan oleh 2 atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
H. Pada Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Desa yg berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.