Berdasarkan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 78, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan dari pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan upaya yang ditempuh meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara umum, masyarakat sejahtera yaitu sekelompok manusia yang berada dalam keadaan baik, kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Atau dalam kata lain adalah masyarakat yang sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan srhari-hari atau tercukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sendiri yaitu pakaian, makan, dan tempat tinggal.

Kualitas Hidup, merupakan suatu penilaian atas kesejahteraan manusia atau tidaknya. meliputi aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu. Secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa manusia atau masyarakat dikatakan berkualitas jika mereka sudah terlebih dulu sejahtera dalam tiga aspek tersebut.

Pembangunan Sarana dan prasarana adalah untuk menunjang masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup manusianya. Jadi, selain peran masyarakat, pemerintah wajib turut serta dalam proses tercapainya tujuan pembangunan desa itu sendiri.

Sementara untuk penanggulangan kemiskinan, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi ekonomi lokal. Maksudnya, meningkatkan lagi perekonomian desa bisa dengan memberi bantuan dana maupun alat produksi. Dan juga memaksimalkan pengembangan produk-produk dari desa. selain itu, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yaitu dengan memberikan pelatihan kerja pada masyarakat lokal sehingga memperoleh peluang kerja maupun usaha sendiri. Dan lingkungan, artinya memanfaatkan kondisi atau keadaan desa, sehingga potensi desa bisa lebih dimaksimalkan.

Pemerintah desa ketika ingin menyusun perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten/ Kota, misal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa.

Upaya atau usaha yang dilakukan dalam pembangunan desa, yang pertama adalah tahap perencanaan. Pasal 78 ayat 1, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa). Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan.

Perencanaan kedua adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ). Perencanaan ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan jangka waktunya adalah 1 tahun.
Baik RPJM Desa dan RKP Desa kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan di desa sendiri, terdiri dari beberapa bagian, mulai dari Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dua perencanaan diatas adalah pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam penyusunan perencanaan desa, masyarakat desa bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan Pembangunan Desa ( Murenbang Desa).

Berbicara tentang APB Desa, rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan BPD. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah antara Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Kemudian tahap pelaksanaan, Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa  pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan  dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong  serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan  pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Setelah tahap perencanaan selesai dengan ditetapkannya APB Desa di 31 Desember, maka di bulan Januari tahun berjalan Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi :

a.    Pembangunan Desa berskala lokal Desa (dikelola dengan cara swakelola)
b.    Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa (dengan pihak ketiga).

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, dan dicatat dalam APB Desa.

Jika Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program sektor atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada bupati/walikota melalui camat. pasal 83.

Terakhir, Pengawasan. Pasal 82 menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal ini juga mengatur kewajiban menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa.

Secara partisitif, pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang atau asa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan atau material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Secara Struktural, Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

•Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
•Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
•Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
•Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
•Apabila terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa akibat ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota berhak melakukan :
-Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
-Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan
-Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.